JAKARTA - Sistem multipartai sederhana menjadi salah satu harapan untuk menguatkan demokrasi di Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) masih diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Sarmuji menilai, dengan adanya ambang batas ini, Indonesia dapat menciptakan sistem multipartai yang lebih sederhana, yang pada gilirannya akan mendukung stabilitas pemerintahan presidensial yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penerapan PT dianggap sebagai langkah strategis dalam menciptakan sistem politik yang lebih koheren dan efisien.
Namun, meskipun Golkar mendukung PT, Sarmuji juga menegaskan bahwa angka ambang batas yang ideal masih perlu didiskusikan bersama partai-partai lain.
Sistem Pemerintahan Presidensial dan Partai Politik
Sarmuji menegaskan bahwa sistem pemerintahan presidensial merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menggarisbawahi pentingnya kestabilan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Dalam konteks ini, Golkar melihat bahwa sistem multipartai yang sederhana adalah pilihan terbaik untuk mendukung keberlangsungan dan efektivitas pemerintahan presidensial di Indonesia.
Menurutnya, instrumen politik yang mendukung sistem multipartai sederhana sangat krusial, dan ambang batas parlemen adalah salah satu cara untuk mencapainya.
Dalam pandangan Sarmuji, ambang batas ini akan membantu mengurangi fragmentasi partai politik yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pemilihan umum.
Dengan adanya ambang batas, partai-partai yang memiliki representasi lebih kuat di kalangan pemilih akan lebih mudah untuk memperoleh tempat di legislatif, sementara partai kecil yang kurang mendapatkan dukungan signifikan akan tereliminasi secara alami.
Ini, pada akhirnya, memungkinkan terciptanya sistem politik yang lebih terstruktur dan dapat memfasilitasi keputusan-keputusan politik yang lebih cepat dan efektif.
Menyederhanakan Partai Politik Demi Kepentingan Bersama
Keberadaan ambang batas parlemen juga menjadi alat untuk menyederhanakan sistem politik Indonesia, yang sering kali terlalu banyak mengakomodasi berbagai partai kecil yang tidak memiliki dukungan signifikan dari masyarakat.
Hal ini berdampak pada proses legislatif yang lebih lambat dan kurang efektif.
Menurut Golkar, dengan mengurangi jumlah partai politik yang lolos ke parlemen, diharapkan bisa tercipta stabilitas dan efektivitas dalam pembuatan kebijakan.
Sarmuji menekankan bahwa meskipun Golkar mendukung penerapan ambang batas parlemen, partai tersebut belum menentukan angka pasti untuk ambang batas tersebut. Pembicaraan lebih lanjut dengan partai-partai lain diperlukan untuk menentukan angka yang paling ideal dan bisa disepakati bersama.
Namun, ia tetap berpegang pada prinsip bahwa PT adalah instrumen penting untuk mencapai tujuan sistem multipartai yang lebih sederhana.
Penghapusan Ambang Batas: Pandangan Partai Politik Lain
Meski Golkar mendukung ambang batas parlemen, beberapa partai politik lain, seperti PAN, mengajukan pandangan yang berbeda. Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa partainya sejak awal telah menentang ambang batas parlemen.
Menurutnya, ketentuan ini menyebabkan banyak suara pemilih yang tidak terwakili karena partai yang mereka pilih gagal lolos ke DPR.
Eddy juga menyebutkan bahwa jumlah suara yang terbuang akibat ketentuan ini tidak sedikit, bahkan mencapai belasan juta suara. Ini, kata dia, menandakan bahwa ambang batas parlemen justru memperburuk representasi demokrasi, karena suara pemilih yang sah tidak dapat diterima dengan baik oleh sistem politik.
Bagi PAN, penghapusan ambang batas adalah langkah untuk memastikan setiap suara pemilih dihargai dan setiap aspirasi masyarakat bisa tersalurkan ke dalam kebijakan negara.
Meski ada perbedaan pandangan antara Golkar dan PAN, perdebatan mengenai ambang batas parlemen ini menunjukkan dinamika politik yang berkembang di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu dan pembentukan sistem politik yang lebih inklusif dan representatif.
Proyeksi Masa Depan: Menyepakati Ambang Batas yang Ideal
Sarmuji mengakui bahwa penentuan angka ambang batas parlemen masih membutuhkan perundingan panjang antara partai-partai politik di Indonesia.
Setiap partai memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda mengenai hal ini. Bagi Golkar, ambang batas parlemen adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan sistem multipartai yang sederhana, namun angka idealnya harus melalui diskusi lebih lanjut dengan partai-partai lain.
Ambang batas yang terlalu rendah, menurut beberapa pihak, bisa menyebabkan partai politik yang kurang memiliki basis massa yang kuat tetap lolos ke DPR, yang justru akan menciptakan ketidakseimbangan dalam representasi politik.
Sebaliknya, ambang batas yang terlalu tinggi bisa menghilangkan kesempatan bagi partai-partai baru atau partai yang tidak memiliki dana besar untuk berkompetisi secara adil.
Diskusi mengenai ambang batas parlemen adalah bagian dari upaya lebih besar untuk menyempurnakan sistem politik Indonesia. Pemerintah dan partai politik perlu menemukan titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan merata.
Proses ini tentunya memerlukan kesabaran dan komitmen dari semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat.
