JAKARTA - Pemerintah kembali menyiapkan langkah khusus untuk menjaga pergerakan ekonomi nasional menjelang libur Idulfitri 2026. Fokus kebijakan kali ini diarahkan pada peningkatan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong belanja selama periode libur panjang.
Salah satu instrumen utama yang disiapkan adalah penerapan kebijakan kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), yang akan disandingkan dengan berbagai insentif transportasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan jadwal penerapan WFA pada Maret 2026.
Kebijakan ini diharapkan memberi fleksibilitas bagi masyarakat untuk mengatur perjalanan mudik dan liburan, sekaligus menghindari penumpukan mobilitas pada waktu tertentu.
Menurut Airlangga, pola mobilitas dan belanja masyarakat selama masa liburan terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah ingin memanfaatkan momentum libur Lebaran untuk menjaga laju ekonomi tetap kuat, seperti yang terjadi pada akhir 2025 lalu.
Jadwal WFA Menjelang Dan Setelah Lebaran
Airlangga mengungkapkan bahwa penerapan WFA akan dilakukan pada beberapa hari strategis sebelum dan sesudah Idulfitri 2026. Kebijakan ini dirancang untuk memberi ruang waktu yang lebih longgar bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan.
“Jadi kalau boleh di-spill work anywhere-nya tanggal 16, 17, tanggal 25, 26 dan 27,” terang Airlangga.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap arus mudik dan arus balik dapat tersebar lebih merata. Fleksibilitas kerja dinilai mampu mengurangi tekanan pada infrastruktur transportasi, sekaligus memberi kenyamanan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan libur Lebaran tanpa harus mengambil cuti panjang.
Airlangga menambahkan bahwa penerapan WFA juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong produktivitas kerja yang adaptif terhadap pola kerja baru. Di sisi lain, kebijakan ini dinilai mampu memperluas dampak ekonomi liburan hingga ke berbagai daerah tujuan wisata dan kampung halaman pemudik.
Diskon Transportasi Dorong Mobilitas Masyarakat
Selain WFA, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif transportasi untuk mendorong mobilitas masyarakat selama libur Lebaran. Setelah memberi kelonggaran waktu kerja, pemerintah akan memberikan diskon tiket bagi masyarakat yang melakukan perjalanan.
Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyebut pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen untuk tiket kereta api dan kapal laut. Insentif ini ditujukan agar perjalanan antardaerah menjadi lebih terjangkau dan menarik minat masyarakat untuk bepergian.
“Kemudian tiket pesawat sekitar 17–18%,” jelas Airlangga kepada peserta acara.
Kombinasi kebijakan WFA dan diskon transportasi ini diharapkan dapat mendorong pergerakan ekonomi di berbagai sektor, mulai dari transportasi, pariwisata, hingga konsumsi rumah tangga. Pemerintah menilai bahwa peningkatan mobilitas selama liburan akan berdampak langsung pada perputaran uang di masyarakat.
Airlangga menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia cenderung meningkatkan belanja dan aktivitas perjalanan selama masa libur. Pada momen inilah roda ekonomi bergerak lebih cepat. Pemerintah berharap pola yang sama dapat kembali terjadi pada libur Lebaran 2026, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Target Pertumbuhan Ekonomi Lewat Momentum Liburan
Menurut Airlangga, pengalaman pada akhir 2025 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Pada kuartal IV/2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,39 persen secara tahunan. Capaian tersebut tidak lepas dari tingginya mobilitas dan konsumsi masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah berharap momentum serupa dapat terulang pada libur Lebaran 2026. Dengan dukungan WFA dan diskon transportasi, aktivitas belanja dan perjalanan masyarakat diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah juga berencana meningkatkan porsi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat. Pada periode sebelumnya, porsi PPN yang ditanggung pemerintah hanya sebagian dari tarif yang berlaku.
“Diskon tiket real-nya nanti sekitar 17–18% dengan PPN ditanggung pemerintah. Kalau yang lalu di Natal kan 6% yang ditanggung, tetapi kalau yang kali ini full,” terang Airlangga.
Langkah ini diharapkan membuat harga tiket pesawat lebih terjangkau selama libur panjang Lebaran. Airlangga menegaskan bahwa kebijakan PPN DTP tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
“Regulasi nanti sedang menunggu PMK, harapannya Senin semua sudah selesai,” tuturnya.
Dengan kombinasi WFA, diskon transportasi, dan dukungan fiskal, pemerintah optimistis libur Lebaran 2026 dapat menjadi momentum penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
