JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemahaman terhadap sejarah bangsa merupakan fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan nasional ke depan.
Di tengah dinamika global yang terus berubah, Presiden mengingatkan agar Indonesia tidak kehilangan pijakan historisnya.
Menurutnya, bangsa yang melupakan perjalanan masa lalu berisiko mengulangi kesalahan yang sama dan kembali terjebak dalam ketidakadilan serta ketergantungan global.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul, Jawa Barat.
Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah itu, Presiden mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk menempatkan sejarah sebagai kompas dalam membaca realitas dunia dan menentukan sikap bangsa.
Sejarah Sebagai Pengingat Bangsa
Presiden Prabowo mengingatkan bahwa pengalaman sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari intervensi dan penjajahan oleh kekuatan asing. Oleh karena itu, memahami sejarah bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan membaca pola-pola yang dapat terulang jika bangsa ini lengah.
“Kita ini diintervensi, diganggu, bahkan dijajah, ini harus kita ngerti, kita harus paham,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Menurut Prabowo, sejarah menyimpan pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah bangsa bisa terjebak dalam ketergantungan dan kehilangan kedaulatannya. Ia menegaskan bahwa mereka yang mengabaikan sejarah berpotensi terperosok kembali dalam kesalahan serupa.
“Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah,” sambungnya.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa pembangunan nasional tidak boleh terlepas dari kesadaran historis. Presiden menilai bahwa tanpa pemahaman sejarah, bangsa akan mudah terpengaruh oleh narasi global yang tidak selalu berpihak pada kepentingan nasional.
Kritik terhadap Standar Ganda Global
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti kondisi politik global saat ini yang menurutnya sarat dengan standar ganda. Ia mengajak peserta Rakornas untuk melihat realitas dunia apa adanya, bukan hanya melalui narasi yang selama ini diajarkan oleh negara-negara besar.
Menurut Prabowo, Indonesia kini berada pada posisi yang memungkinkan untuk melihat dengan lebih jernih bagaimana praktik politik global berjalan. Ia menilai ada ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang diajarkan oleh negara-negara besar dengan tindakan nyata yang mereka lakukan.
“Karena kita mendapat kesempatan hari ini, kita mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya, kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup, merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan,” tukas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa kritik tersebut bukan sekadar retorika, melainkan refleksi dari kondisi global yang sedang berlangsung. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak bersikap naif dan selalu mengedepankan kepentingan nasional dalam menyikapi dinamika internasional.
Sorotan terhadap Krisis Kemanusiaan
Prabowo juga menyinggung isu kemanusiaan global yang menurutnya mencerminkan lemahnya komitmen negara-negara besar terhadap nilai-nilai yang selama ini mereka gaungkan. Ia menyebut banyaknya korban sipil yang jatuh dalam konflik internasional, namun tidak mendapat respons tegas dari komunitas global.
“Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai, dan banyak negara yang diam,” kata Prabowo.
Presiden mempertanyakan keberadaan nilai hak asasi manusia dan demokrasi yang selama ini diajarkan kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan?” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pandangan Prabowo bahwa dunia internasional tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan universal. Oleh karena itu, ia mengajak bangsa Indonesia untuk lebih kritis dan mandiri dalam menyikapi tekanan maupun pengaruh global.
Pesan Moral bagi Pemimpin Daerah
Di hadapan para kepala daerah, Prabowo menekankan bahwa pemahaman sejarah harus menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil hari ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah bangsa di masa depan.
Menurut Presiden, pemimpin yang memahami sejarah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan rakyat dan kedaulatan negara. Kesadaran historis juga dinilai penting agar Indonesia tidak mudah terpecah oleh kepentingan eksternal.
Prabowo menegaskan bahwa kesempatan Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain harus dijaga dengan kewaspadaan dan persatuan nasional.
Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk belajar dari masa lalu, membaca kondisi global secara kritis, dan tetap berpegang pada jati diri bangsa.
Dengan pesan tersebut, Presiden berharap para kepala daerah mampu menerjemahkan semangat sejarah dalam kebijakan nyata di daerah masing-masing. Sejarah, menurut Prabowo, bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin untuk menatap masa depan dengan lebih bijaksana.